Tidak ada relasi antarmanusia yang lebih panjang umur daripada relasi kekuasaan. Sejarah kekuasaan sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri. Dalam setiap interaksi sosial, selalu ada unsur menguasai, dikuasai, atau saling memengaruhi. Dalam bukunya Politik Bahasa Penguasa, Fathur Rokhman menunjukkan bahwa kekuasaan bukan hanya bekerja melalui kebijakan dan alat negara, tetapi juga melalui Bahasa, kata-kata, simbol, slogan, dan narasi yang membentuk cara rakyat berpikir.
Karena itu, perebutan kekuasaan sesungguhnya dimulai jauh sebelum pemilu digelar. Ia dimulai dari perebutan makna. Para calon pemimpin berlomba meyakinkan publik bahwa merekalah jawaban atas masalah bangsa. Mereka menjual harapan, membangun citra, memoles kesederhanaan, dan menyusun kalimat yang terdengar membela rakyat. Setelah kekuasaan diraih, bahasa kembali dipakai untuk tujuan berikutnya: meyakinkan publik bahwa seluruh kebijakan yang diambil selalu demi kepentingan rakyat.
Di titik ini, nasihat Niccolò Machiavelli terasa hidup kembali. Seorang penguasa, menurutnya, tidak harus sungguh-sungguh memiliki semua sifat baik, selama dianggap memilikinya. Maka politik modern pun dipenuhi seni penampilan. Kesan lebih penting daripada kenyataan. Citra lebih berharga daripada isi. Yang dibutuhkan bukan pemimpin bekerja baik, melainkan pemimpin yang tampak baik di hadapan kamera.
Baca juga Persiapan Sekolah Rakyat Kota Serang Dikebut
Dalam konteks Indonesia, gejala itu makin terlihat sejak pemilihan langsung menjadi mekanisme utama demokrasi. Banyak pemimpin tidak lagi memandang masa jabatan sebagai kesempatan menyelesaikan masalah struktural, tetapi sebagai jeda lima tahunan yang harus diamankan untuk periode berikutnya. Bahkan, ketika batas jabatan menghalangi, strategi berikutnya adalah memastikan kekuasaan berpindah ke pasangan, anak, saudara, atau lingkaran terdekat.
Dari sinilah lahir politik populis yang gemar membagi hadiah, tetapi enggan membangun fondasi. Program makan gratis, sekolah gratis, bantuan sosial, bedah rumah, hibah seremonial, hingga koperasi yang dibentuk dari atas sering dijual sebagai bukti keberpihakan. Sebagiannya memang berguna dan dibutuhkan masyarakat. Namun ketika dirancang terutama untuk memanen loyalitas politik, program-program itu berubah menjadi instrumen elektoral.
Rakyat dibuat merasa diperhatikan, tetapi tidak diperkuat. Kemiskinan dirawat agar tetap bisa dipanen sebagai alasan bantuan berikutnya. Ketergantungan dipelihara agar rasa terima kasih tak pernah putus. Negara sibuk membagi ikan, tetapi malas membangun perahu, kolam, teknologi, pasar, dan keterampilan memancing.
George Orwell telah lama menyindir watak semacam itu dalam Animal Farm, All animals are equal, but some animals are more equal than others. Semua disebut setara, tetapi sebagian dibuat jauh lebih istimewa. Semua atas nama rakyat, tetapi hanya segelintir yang menikmati akses, proyek, jabatan, dan privilese. Program yang mengatasnamakan rakyat kerap berakhir hanya menguntungkan lingkar kekuasaan.
Ironinya, rakyat sering tidak menyadari proses penjinakan itu karena semuanya dibungkus bahasa mulia. Kata “kerakyatan”, “kesejahteraan”, “pelayanan”, dan “keadilan” terus diulang sampai kehilangan makna. Bahasa tidak lagi menjadi alat menjelaskan kenyataan, melainkan alat menutupi kenyataan.
Demokrasi akhirnya hanya prosedur memilih siapa yang paling piawai mengelola persepsi. Pemilu menjadi panggung pemasaran, bukan arena adu gagasan. Rakyat diposisikan sebagai penonton yang sesekali diberi bingkisan, lalu diminta tepuk tangan.
Jika keadaan ini terus dibiarkan, maka ancaman terbesar bagi demokrasi bukanlah diktator yang datang dengan sepatu lars, melainkan penguasa yang datang dengan senyum, slogan manis, dan bantuan sesaat. Ia tampak ramah, tetapi diam-diam sedang memperpanjang umur kekuasaannya sendiri.
Tugas warga negara hari ini bukan sekadar memilih pemimpin, melainkan membongkar bahasa kekuasaan. Sebab ketika rakyat gagal membaca tipu daya kata-kata, kekuasaan akan selalu menemukan cara baru untuk menjinakkan mereka. (***)
