BANTEN – Mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Ciceri, Kota Serang, Rabu (17/6/2026).
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat, mulai dari kondisi ekonomi nasional, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kriminalisasi aktivis.
Koordinator aksi, Muhammad Syahid mengatakan, mahasiswa turun ke jalan karena menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini semakin berat. Menurutnya, pemerintah terlalu menampilkan narasi positif mengenai perekonomian, sementara masyarakat masih menghadapi tekanan akibat melemahnya daya beli.
”Kami hadir di Ciceri bukan sebagai penonton di tengah persoalan bangsa. Kami melihat ada persoalan ekonomi dan moral yang harus disuarakan,” katanya.
Syahid menyinggung pelemahan nilai tukar rupiah yang disebut sempat menyentuh angka Rp18 ribu per dolar Amerika Serikat. Kata dia, kondisi tersebut berdampak pada kenaikan harga barang impor dan biaya produksi yang akhirnya dirasakan masyarakat.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax. Mereka menilai, kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak berantai terhadap harga transportasi, distribusi barang, dan kebutuhan pokok.
“Kenaikan harga BBM akan berdampak pada masyarakat kecil karena biaya hidup ikut meningkat,” tegasnya.
Selain isu ekonomi, massa aksi juga mengkritik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap program tersebut dan menyoroti dugaan persoalan korupsi yang menyeret pejabat Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Syahid, anggaran negara harus dikelola secara transparan dan tidak mengorbankan sektor lain, termasuk pendidikan.
Syahid juga menyampaikan kritik terhadap sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai berdampak terhadap masyarakat, terutama terkait persoalan lahan produktif, kawasan pesisir, serta kehidupan nelayan dan petani.
Massa turut menyinggung revisi Undang-Undang Polri dan UU TNI yang mereka nilai berpotensi mempersempit ruang demokrasi. Selain itu, mereka juga menyampaikan penolakan keterlibatan aparat aktif dalam jabatan sipil serta meminta pemerintah menjaga kebebasan menyampaikan pendapat.
Dengan begitu, mahasiswa memberikan sejumlah tuntutan, di antaranya seperti meminta pemerintah memperkuat nilai tukar rupiah, membatalkan kenaikan harga Pertamax, menjamin ketersediaan Pertalite, mengusut dugaan korupsi di lingkungan BGN, mengevaluasi program MBG serta meninjau kembali aturan yang dianggap mengancam kebebasan sipil.
“Selanjutnya kita juga menuntut penghentian proyek pembangunan yang dianggap merugikan masyarakat serta menghentikan kriminalisasi terhadap mahasiswa dan aktivis,” imbuhnya. (ukt)
